Pernahkah terbayangkan, hampir seperempat juta hektar lahan di ujung selatan Sumatera menyimpan potensi ekonomi yang diam-diam menggerakkan devisa negara hingga miliaran dolar? Lampung bukan hanya soal kopi atau pisang. Di balik hamparan hijau yang membentang dari Mesuji hingga Way Kanan, perkebunan kelapa sawit tumbuh sebagai mesin ekonomi yang kini mulai dilirik investor kelas dunia.
Badan Pusat Statistik mencatat luas perkebunan kelapa sawit di Lampung telah mencapai 200,18 ribu hektar per awal 2026 — angka yang terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir. Ekspor produk turunannya menembus volume 2,05 juta ton senilai USD 2,35 miliar sepanjang Januari–November 2025, menjadikan sawit sebagai penyumbang devisa terbesar Provinsi Lampung. Data ini berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dan kondisi pasar global. Bagi yang ingin memantau perkembangan terkini investasi dan komoditas unggulan di Provinsi Lampung, investlampung.id menjadi salah satu referensi yang layak dicatat.
Tapi di balik angka yang tampak gemilang itu, ada realitas yang jarang disorot: petani mandiri masih bergulat dengan produktivitas rendah, isu lahan kawasan hutan terus membayangi, dan hilirisasi yang sesungguhnya baru seumur jagung. Artikel ini mencoba meluruskan narasi sekaligus memberikan gambaran utuh — siapa pemainnya, bagaimana regulasinya, dan peluang apa yang benar-benar terbuka di 2026.
Gambaran Umum Perkebunan Sawit Lampung
Sebelum masuk ke geliat investasi dan hilirisasi, penting untuk memahami fondasi dasarnya: seberapa besar dan seberapa kuat basis perkebunan sawit Lampung hari ini?
Berapa Luas Perkebunan Sawit di Lampung?
Angka 200,18 ribu hektar dari BPS bukan sekadar statistik. Luas itu setara dengan sekitar 280 kali luas Kota Bandar Lampung, tersebar di delapan kabupaten dari total 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Pertumbuhan lahan sawit Lampung sendiri terbilang konsisten. Dari catatan BPS nasional, luas tanaman sawit Lampung pada 2023 masih di angka 197,46 ribu hektar, lalu melonjak ke 200,18 ribu hektar di 2025-2026 — tumbuh sekitar 1,4 persen dalam dua tahun. Berbeda dengan Riau atau Kalimantan Tengah yang tumbuh ekstensif, Lampung cenderung mengejar produktivitas per hektar dibanding ekspansi lahan besar-besaran, mengingat ketersediaan lahan yang lebih terbatas di ujung Sumatera ini.
Kabupaten Penghasil Sawit Terbesar di Lampung
Peta persebaran sawit Lampung tidak merata. Empat kabupaten mendominasi hampir tiga perempat total areal, yakni Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah — sesuai data dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2023.
| Kabupaten | Posisi Produksi Sawit | DBH Sawit 2023 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mesuji | #1 Terluas | Rp8,69 miliar | Sentra utama sawit Lampung |
| Way Kanan | #2 | Rp7,14 miliar | Dominasi kebun swasta besar |
| Tulang Bawang | #3 | Rp6,85 miliar | Campuran rakyat & swasta |
| Lampung Tengah | #4 | Data BH merujuk DBH | PTPN aktif di sini (Kebun Bekri) |
Data DBH Sawit bersumber dari Kementerian Keuangan RI dan dapat berubah sesuai kebijakan fiskal terbaru.
Sentra di empat kabupaten ini bukan kebetulan — letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan memudahkan akses ke jaringan logistik lintas provinsi sekaligus ke pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang.
Pemain Utama di Industri Sawit Lampung
Siapa sebenarnya yang mengendalikan 200 ribu hektar sawit Lampung? Jawabannya jauh lebih beragam dari yang diasumsikan banyak orang.
Perkebunan Rakyat vs Perkebunan Besar Swasta
Data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menunjukkan komposisi kepemilikan lahan sawit Lampung didominasi oleh perkebunan rakyat (pekebun mandiri dan plasma), disusul perkebunan besar swasta, kemudian BUMN. Ini berbeda dari stereotip bahwa sawit Lampung dikuasai korporasi besar.
Petani mandiri di Tulang Bawang, misalnya, mengolah lahan 2-5 hektar secara independen tanpa keterkaitan langsung dengan perusahaan. Produktivitas mereka rata-rata lebih rendah dibanding kebun plasma karena keterbatasan akses bibit bersertifikat, pupuk, dan pendampingan teknis — sebuah gap yang sedang coba dijembatani oleh program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kementerian Pertanian.
| Kategori | Karakteristik | Tantangan Utama | Produktivitas (estimasi) |
|---|---|---|---|
| Pekebun Rakyat Mandiri | Lahan 1-5 ha, tanpa kemitraan formal | Bibit tidak bersertifikat, modal terbatas | 10-15 ton TBS/ha/tahun |
| Kebun Plasma | Kemitraan dengan PKS/perusahaan inti | Ketergantungan harga dari inti | 18-22 ton TBS/ha/tahun |
| Perkebunan Besar Swasta | Lahan ribuan ha, terintegrasi PKS | Regulasi HGU, isu sosial lahan | 22-28 ton TBS/ha/tahun |
| BUMN (PTPN) | Dikelola PT Perkebunan Nusantara IV | Restrukturisasi dan replanting masif | Dalam proses peremajaan |
Data produktivitas bersifat estimasi berdasarkan rata-rata industri nasional dan dapat berbeda per lokasi kebun.
Peran PTPN dan Perusahaan Multinasional
PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) kini mengelola kebun sawit di Lampung melalui sejumlah unit, termasuk Kebun Bekri di Lampung Tengah yang pada 2024 menjalani tanam perdana peremajaan seluas 1.070 hektar di bekas lahan tebu. Di sisi swasta, PT Tunas Baru Lampung Tbk tercatat sebagai salah satu pemain terbesar dengan volume penjualan CPO mencapai 296.223 ton hingga kuartal ketiga 2025.
Nah, justru di sini yang menarik — masuknya Cargill ke Lampung pada Oktober 2025 menggeser dinamika kompetisi. Bukan sekadar pemain lokal lagi, tapi korporasi multinasional yang langsung membangun kilang refinery berteknologi tinggi dengan kapasitas raksasa.
Produksi dan Produktivitas Sawit Lampung 2025–2026
Data Produksi TBS Terbaru dari BPS
BPS Provinsi Lampung mencatat produksi perkebunan rakyat kelapa sawit pada 2025 mencapai 202,4 ribu ton. Sementara data 2024 menunjukkan total produksi sawit Lampung (termasuk perkebunan besar) menyentuh 209.831 ton berdasarkan catatan elaeis.co yang merujuk BPS Lampung.
Angka ini terlihat kecil dibanding Riau yang produksinya puluhan juta ton per tahun. Namun penting dipahami: Lampung bukan provinsi sawit terbesar, melainkan provinsi dengan nilai tambah hilirisasi sawit yang mulai tumbuh pesat — dan di sanalah letak peluang sesungguhnya.
Tantangan Produktivitas Petani Mandiri
Salah satu isu yang sering beredar adalah klaim bahwa petani sawit Lampung “sudah sejahtera” karena harga CPO tinggi. Faktanya, produktivitas petani mandiri masih tertinggal jauh dibanding standar internasional. Berdasarkan pantauan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, rata-rata produktivitas petani mandiri di Sumatera berkisar 10-15 ton TBS per hektar per tahun — jauh di bawah potensi optimal 25-30 ton.
Penyebabnya beragam: penggunaan bibit tidak bersertifikat, tanaman tua yang belum diremajakan, hingga minimnya pemupukan berimbang karena keterbatasan modal. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan dana BPDP-KS menjadi salah satu solusi konkret yang sedang didorong Pemprov Lampung, dengan alokasi dana peremajaan Rp180 miliar yang direncanakan bergulir mulai akhir 2025.
Mengapa Lampung Jadi Magnet Investasi Hilirisasi Sawit?
Dari semua provinsi di Sumatera, mengapa investor kelas dunia justru memilih Lampung sebagai lokasi hilirisasi sawit? Ada alasan strategis yang tidak bisa diabaikan.
Keunggulan Geografis dan Infrastruktur Pelabuhan
Lampung adalah gerbang selatan Sumatera. Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung bukan sekadar pelabuhan biasa — ini adalah salah satu pelabuhan terbesar di pantai barat Indonesia dengan koneksi langsung ke Selat Sunda dan Samudra Hindia.
Kilang Cargill yang baru diresmikan pun sengaja diposisikan di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, tepat di kawasan Pelabuhan Zulu — membuktikan bahwa infrastruktur pelabuhan adalah faktor utama keputusan investasi. Bahan baku TBS dari Mesuji, Tulang Bawang, dan Way Kanan dapat dikirim lewat jalur darat ke PKS, lalu produk olahan langsung dimuat di Pelabuhan Panjang untuk ekspor. Efisiensi logistik ini tidak dimiliki semua provinsi penghasil sawit.
Dukungan Pemprov dan Realisasi Investasi Rp15,1 Triliun
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara terbuka mendorong Lampung sebagai sentra hilirisasi pangan nasional, termasuk sawit. Komitmen ini bukan sekadar retorika — realisasi investasi Lampung sepanjang 2025 tembus Rp15,1 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan sektor industri makanan (termasuk olahan sawit) sebagai kontributor terbesar senilai Rp4,049 triliun.
Pemprov juga mengajukan Raperda pemberian insentif investasi serta aktif hadir di Rakornas Hilirisasi Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian pada September 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam forum tersebut menegaskan, “Hilirisasi adalah momentum transformasi sektor perkebunan. Kita akan kembalikan kejayaan pertanian.”
Cargill Resmikan Kilang Sawit Rp3,3 Triliun di Lampung
Ini bukan rumor. Pada Senin, 20 Oktober 2025, Cargill resmi membuka fasilitas refinery (kilang pengolahan) minyak sawit baru di Bandar Lampung — sebuah tonggak yang menandai babak baru industri sawit Lampung secara konkret.
Kapasitas Produksi 1 Juta Metrik Ton per Tahun
Nilai investasi Cargill untuk membangun fasilitas ini mencapai USD 200 juta atau setara Rp3,3 triliun. Berlokasi di Pelabuhan Zulu, Kecamatan Panjang, kilang ini dirancang dengan kapasitas produksi terpasang 1 juta metrik ton per tahun — menjadikannya salah satu kilang sawit berteknologi tinggi terbesar di Indonesia bagian barat.
Perlu diluruskan isu yang beredar: ada narasi yang menyebut kilang Cargill ini “masih sekadar rencana” atau “baru MoU.” Faktanya, fasilitas ini sudah diresmikan dan beroperasi pada Oktober 2025 dengan kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Dampak terhadap Petani dan Tenaga Kerja Lokal
Cargill menyerap 300 tenaga kerja lokal dalam operasional kilang ini. Namun dampak yang lebih besar justru bersifat tidak langsung: kehadiran refinery kapasitas jumbo ini meningkatkan daya serap TBS dari petani sekitar, mendorong pembangunan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) satelit, dan secara bertahap mendongkrak posisi tawar petani Lampung karena ada lebih banyak pembeli berskala besar.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam pernyataannya menyebut, “Investasi ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap potensi Lampung sebagai daerah ramah investasi. Cargill ikut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Lampung.”
Pertamina NRE dan Toyota Incar Biomassa Sawit Lampung
Kalau Cargill sudah beroperasi, Toyota dan Pertamina NRE selangkah lebih maju dengan visi yang berbeda: bukan hanya mengolah minyaknya, tapi mengubah limbah sawitnya menjadi energi.
Rencana Bioetanol Generasi Kedua dari Limbah Sawit
Pada November 2025, Toyota Motor Corporation dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mengumumkan rencana kolaborasi membangun pabrik bioetanol di Lampung senilai Rp2,5 triliun (USD 155 juta). Proyek percontohan (pioneer project) ini berfokus pada pengembangan bioetanol generasi kedua — teknologi yang mengolah biomassa limbah sawit (pelepah, cangkang, tandan kosong) menjadi bahan bakar etanol, bukan dari tanaman pangan seperti tebu atau jagung.
Provinsi Lampung dipilih karena menjadi salah satu lokasi strategis dengan ketersediaan biomassa sawit yang melimpah. Berdasarkan laporan Kompas Lestari, Pertamina NRE di tahap awal berfokus pada pembangunan demo plant bioetanol generasi kedua yang rencananya mulai berjalan 2026.
Potensi Ekspor Produk Turunan Sawit
Hilirisasi bukan hanya soal produksi untuk pasar lokal. Kehadiran dua proyek raksasa — Cargill (refinery CPO) dan Toyota-Pertamina (bioetanol) — membuka jalur ekspor produk bernilai tambah tinggi: RBDPO (Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil), oleokimia, dan bioetanol.
Produk-produk ini memiliki margin ekspor 2-4 kali lebih tinggi dibanding ekspor CPO mentah, sekaligus lebih tahan terhadap tekanan regulasi pasar Eropa (EUDR) yang memperketat persyaratan minyak sawit mentah tanpa sertifikasi keberlanjutan.
DPRD Lampung dan Agenda Hilirisasi Sawit 2026
Di tingkat legislatif, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela tercatat hadir dan mengapresiasi Rakornas Hilirisasi Perkebunan pada September 2025 — sinyal kuat bahwa eksekutif dan legislatif daerah selaras dalam mendorong agenda ini.
Pemprov Lampung juga menggelar Rapat Percepatan Program Strategis Nasional Hilirisasi pada Februari 2026, yang salah satu agendanya mencakup penguatan ekosistem hilirisasi komoditas perkebunan termasuk sawit. Dari sisi kebijakan fiskal, kuota pupuk subsidi Lampung 2026 mencapai 710 ribu ton — alokasi yang mencerminkan komitmen nyata terhadap sektor pertanian dan perkebunan rakyat.
Singkatnya, dukungan lintas aktor dari Pemprov, DPRD, hingga Pemerintah Pusat membentuk ekosistem kebijakan yang kondusif bagi investasi hilirisasi sawit di Lampung dalam jangka menengah.
Ekspor Sawit Lampung Tembus USD 2,35 Miliar, Kemana Tujuan Utamanya?
Angka ekspor USD 2,35 miliar bukan angka kosong. Ini cerminan dari ekosistem hilirisasi yang sudah mulai matang di Lampung — meski masih banyak ruang untuk tumbuh lebih jauh.
Berdasarkan catatan BPS, sepanjang Januari–November 2025, total ekspor produk turunan kelapa sawit Lampung mencapai lebih dari 2,05 juta ton senilai USD 2,35 miliar. Angka ini menjadikan sawit sebagai komoditas ekspor terbesar Provinsi Lampung, melampaui kopi, lada, dan singkong.
Kekuatan ekspor sawit Lampung kini tidak lagi bergantung pada CPO mentah semata. Sebagian besar sudah dalam bentuk RBDPO dan produk oleokimia — hasil pengolahan kilang-kilang yang beroperasi di kawasan industri Bandar Lampung. Negara tujuan ekspor utama meliputi India, China, Pakistan, Bangladesh, dan sejumlah negara Eropa. Sebanyak 78,59 persen dari total ekspor Lampung dilakukan melalui pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung sendiri, terutama Pelabuhan Panjang.
Total nilai ekspor Lampung sepanjang 2025 mencapai USD 6.637,72 juta, dengan sawit sebagai tulang punggungnya, berdasarkan rilis resmi BPS Provinsi Lampung Februari 2026.
Regulasi dan Kebijakan Terbaru Perkebunan Sawit Lampung
Permentan No. 13 Tahun 2024 dan Dampaknya bagi Petani
Salah satu perubahan regulasi paling signifikan yang berlaku sejak akhir 2024 adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Aturan ini resmi menggantikan regulasi sebelumnya dan membawa perubahan mendasar.
Poin kunci: Permentan 13/2024 mengamanatkan satu harga TBS — tidak ada lagi perbedaan harga antara petani plasma (mitra) dan petani swadaya. Semuanya dihitung dengan formula yang sama berbasis Indeks K dan harga CPO acuan. Penetapan harga TBS dilakukan oleh tim yang melibatkan unsur Dinas Perkebunan provinsi, kabupaten/kota, PKS, dan perwakilan pekebun — dua kali sebulan.
Disbun Lampung secara aktif menyelenggarakan Rapat Penetapan Harga TBS setiap periode berdasarkan Permentan 13/2024 dan Kepmentan No. 1 Tahun 2025, memastikan harga acuan petani Lampung mengikuti pergerakan pasar secara transparan.
Kebijakan Hilirisasi Pemprov Lampung 2026
Pemprov Lampung menetapkan hilirisasi sebagai agenda prioritas pembangunan 2026, didukung oleh beberapa instrumen kebijakan konkret:
- Pengajuan Raperda insentif investasi untuk industri pengolahan perkebunan
- Sinergi dengan BPDP-KS untuk dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) senilai Rp180 miliar
- Percepatan perizinan melalui DPMPTSP Provinsi Lampung untuk investor hilirisasi
- Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk penyelesaian isu lahan sawit yang masuk kawasan hutan
Prospek dan Peluang Investasi Hilirisasi Sawit Lampung hingga 2028
Melihat tren yang ada, prospek perkebunan sawit Lampung hingga 2028 terbilang menjanjikan — meski bukan tanpa tantangan.
Di tingkat nasional, hilirisasi produk sawit dengan teknologi yang tersedia saat ini diproyeksikan tembus USD 107,02 miliar pada 2028, berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam forum industri sawit nasional. Lampung, dengan posisi strategisnya, memiliki peluang signifikan untuk menangkap porsi dari angka tersebut.
Tiga katalis utama pertumbuhan yang perlu dipantau:
- Operasional penuh kilang Cargill dengan kapasitas 1 juta metrik ton/tahun yang akan mendorong daya serap TBS petani Lampung secara langsung
- Demo plant bioetanol Toyota-Pertamina yang dijadwalkan mulai berjalan 2026, membuka segmen energi terbarukan dari biomassa sawit
- Ekspansi pasar ekspor pasca-implementasi regulasi EUDR yang justru menguntungkan sawit Lampung yang sudah mengarah ke produk olahan bersertifikat
Di sisi lain, hambatan struktural tetap perlu diperhatikan: produktivitas petani mandiri yang stagnan, penyelesaian isu 84 ribu hektar sawit yang masuk kawasan hutan, dan fluktuasi harga CPO global yang di luar kendali daerah.
Bagi calon investor, Lampung menawarkan kombinasi yang sulit ditolak: bahan baku berlimpah, infrastruktur pelabuhan kelas satu, kebijakan daerah yang pro-investasi, dan ekosistem industri pengolahan yang sedang tumbuh pesat. Realisasi investasi Rp15,1 triliun pada 2025 — tertinggi dalam lima tahun — adalah bukti nyata daya tarik itu.
Waspada Penipuan Berkedok Investasi Sawit Lampung
Seiring tingginya minat terhadap investasi sawit Lampung, muncul pula modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan perkebunan terkemuka atau mengklaim kemitraan dengan Pemprov Lampung. Beberapa modus yang perlu diwaspadai:
- Tawaran investasi kebun sawit dengan imbal hasil tetap 15-30% per tahun tanpa prospektus resmi
- Klaim kemitraan dengan Cargill, PTPN, atau Pertamina tanpa dokumen resmi
- Rekrutmen petani plasma dengan biaya pendaftaran di muka tanpa perjanjian tertulis yang jelas
- Penjualan bibit sawit murah tidak bersertifikat yang diklaim varietas unggul
Untuk memverifikasi legalitas perusahaan perkebunan dan investasi, hubungi instansi resmi berikut:
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- Alamat: Jl. Basuki Rahmat No. 08, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung 35211
- Telepon: (0721) 487865
- Email: [email protected]
- Website: disbun.lampungprov.go.id
- Instagram resmi: @disbun_lampung
DPMPTSP Provinsi Lampung (untuk perizinan investasi)
- Website: dpmptsp.lampungprov.go.id
BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk program PSR)
- Website: bpdp.or.id
Seluruh program bantuan dari Disbun Lampung maupun BPDP-KS tidak memungut biaya pendaftaran. Jika ada pihak yang meminta biaya dengan dalih program pemerintah, segera laporkan ke Disbun Lampung atau Satgas Waspada Investasi OJK.
Penutup
Perkebunan sawit Lampung 2026 bukan sekadar hamparan hijau 200 ribu hektar. Di baliknya ada perputaran miliaran dolar devisa, masuknya korporasi multinasional, dan peluang bioetanol generasi baru yang baru saja membuka babak pertamanya. Yang terpenting untuk dipahami: manfaat semua ini baru akan dirasakan petani mandiri secara merata jika produktivitas, regulasi, dan akses pembiayaan di tingkat akar rumput turut diperkuat — bukan hanya di hilir.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi siapa pun yang ingin memahami lebih dalam tentang industri sawit Lampung, baik sebagai petani, pelaku usaha, maupun calon investor. Lampung punya potensi luar biasa — tinggal bagaimana setiap pemangku kepentingan memanfaatkannya secara bijak dan berkelanjutan.
Bagikan artikel ini kepada rekan yang berkecimpung di dunia perkebunan atau investasi, kunjungi investlampung.id untuk informasi terkini seputar peluang investasi Lampung, dan nantikan artikel-artikel lanjutan di kluster ini yang membahas lebih dalam setiap aspek industri sawit Lampung — dari harga TBS hingga regulasi lahan kawasan hutan.
Disclaimer: Data luas lahan, produksi, dan nilai ekspor dalam artikel ini bersumber dari BPS Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, dan media terpercaya per periode Januari–Februari 2026. Angka-angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pembaruan statistik serta kebijakan pemerintah terbaru. Untuk data terkini, selalu merujuk ke sumber resmi disbun.lampungprov.go.id dan lampung.bps.go.id.
FAQ
-
Berdasarkan data BPS, luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung mencapai 200,18 ribu hektar per awal 2026. Angka ini mencakup kebun rakyat, perkebunan besar swasta, dan BUMN yang tersebar di delapan kabupaten utama.
-
Empat kabupaten dengan areal sawit terluas di Lampung adalah Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah. Mesuji menjadi penerima DBH Sawit terbesar di Lampung senilai Rp8,69 miliar pada 2023 berdasarkan data Kementerian Keuangan.
-
Sepanjang Januari–November 2025, ekspor produk turunan kelapa sawit Lampung mencapai lebih dari 2,05 juta ton senilai USD 2,35 miliar, menjadikannya komoditas ekspor terbesar Provinsi Lampung berdasarkan catatan BPS.
-
Cargill meresmikan fasilitas refinery minyak sawit di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, pada 20 Oktober 2025. Investasinya mencapai USD 200 juta (Rp3,3 triliun) dengan kapasitas produksi 1 juta metrik ton per tahun dan menyerap 300 tenaga kerja lokal.
-
Toyota Motor Corporation dan Pertamina NRE berencana membangun pabrik bioetanol di Lampung senilai Rp2,5 triliun. Proyek ini berfokus pada bioetanol generasi kedua berbahan baku biomassa limbah sawit dan dijadwalkan mulai berjalan 2026.
-
Permentan No. 13 Tahun 2024 mengamanatkan satu harga TBS yang berlaku sama untuk petani plasma maupun mandiri. Harga dihitung berdasarkan Indeks K dan harga CPO acuan, ditetapkan dua kali sebulan oleh tim yang melibatkan Disbun Provinsi dan perwakilan pekebun.
-
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No. 08, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Telepon: (0721) 487865. Email: [email protected]. Website: disbun.lampungprov.go.id. Instagram: @disbun_lampung.
-
Realisasi investasi Provinsi Lampung sepanjang 2025 mencapai Rp15,1 triliun, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sektor industri makanan, termasuk pengolahan sawit, menjadi kontributor terbesar senilai Rp4,049 triliun.
Jurnalis muda dan content writer finansial dari Bandar Lampung. Lulusan S1 Manajemen Universitas Lampung, fokus meliput pinjaman online, paylater, dan literasi keuangan digital untuk Investlampung.id.
